Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya meningkatkan transparansi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Walikota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna, transparansi pengawasan APBD merupakan salah satu kunci penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. “Kami terus berupaya untuk memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan daerah guna memastikan bahwa setiap pengeluaran APBD benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan APBD melalui berbagai media, seperti website resmi dan sosial media. Hal ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana APBD dan memantau kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, transparansi pengawasan APBD merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. “Dengan adanya transparansi pengawasan, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana APBD dan menghindari potensi penyalahgunaan keuangan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, juga menekankan pentingnya transparansi pengawasan APBD dalam menjaga keuangan daerah yang sehat. “BPK siap memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada Pemerintah Kota Cimahi dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan adanya upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi, diharapkan transparansi pengawasan APBD dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.