Pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Cimahi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah setempat. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya program-program pembangunan yang harus dijalankan.
Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Menurut Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, “Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengawasan keuangan daerah, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat.”
Tantangan lain yang dihadapi dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Cimahi adalah adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat diatasi dengan penerapan sistem pengawasan yang ketat dan efektif. Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, “Pengawasan yang ketat dan efektif merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang di daerah.”
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi tantangan dalam pengawasan keuangan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas dan pengembangan teknologi informasi yang memadai. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan, “Peningkatan kapasitas dan pengembangan teknologi informasi dapat memperkuat sistem pengawasan keuangan daerah secara menyeluruh.”
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pengawasan keuangan otonomi khusus Cimahi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Barat, “Pengawasan keuangan yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.”