Upaya Peningkatan Pengawasan Audit Dana Pembangunan Cimahi menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka memastikan pengelolaan dana pembangunan yang transparan dan akuntabel. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ahmad Muhajir, pengawasan audit yang baik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pembangunan.
Dalam upaya peningkatan pengawasan audit, Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga pengawasan seperti BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit dana pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana pembangunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Bupati Cimahi, Ibu Siti Martiana, pengawasan audit yang baik juga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana pembangunan. “Masyarakat sebagai pemangku kepentingan harus ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana pembangunan agar tidak terjadi penyelewengan,” ujarnya.
Dalam hal ini, peran media massa juga dianggap penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana pembangunan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Media massa memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan dana pembangunan agar tidak terjadi korupsi dan penyelewengan.”
Dengan adanya upaya peningkatan pengawasan audit dana pembangunan Cimahi, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan dapat terjamin. Sehingga pembangunan di Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.